DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.................................................................................................................. ii
DAFTAR ISI.............................................................................................................................. iii
BAB I......................................................................................................................................... 1
PENDAHULUAN....................................................................................................................... 1
1.1
LATAR BELAKANG............................................................................................................ 1
1.2
RUMUSAN MASALAH....................................................................................................... 1
1.3 TUJUAN............................................................................................................................. 1
BAB II........................................................................................................................................ 2
2.1 WEWENANG..................................................................................................................... 2
2.2 KEKUASAAN...................................................................................................................... 2
2.3 PENGARUH........................................................................................................................ 5
BAB III....................................................................................................................................... 6
3.1 WEWENANG LINI, STAF DAN
FUNGSIONAL................................................................... 6
3.2 DELEGASI WEWENANG.................................................................................................... 6
3.3 SENTRALISASI& DESENTRALISASI................................................................................... 9
BAB IV…………………………………………………………………………………………………………………………….11
PENUTUP………………………………………………………………………………………………………………………..11
PENDAHULUAN
1.1LatarBelakangMasalah
Dalam suatu
perusahaan atau organisasi kita sering menjumpai tentang wewenang, delegasi,
dan penyusunan SDM. Perusahaan ataupun organisasi yang baik adalah yang mampu
mendelegasikan wewenang dan menyusun SDM yang baik pula. Semakin baik
perusahaan ataupun organisasi dalam mendelegasikan wewenang dan menyusun SDM
maka akan semakin baik kinerja dari perusahaan dan organisasi tersebut. contoh kumpulan kkp makalah pendahuluan penelitian mahasiswa tentang teknik informatika komputer doc
Sebagai seorang
manajer sebuah perusahaan atau organisasi dituntut kemampuannya untuk mengelola
perusahaan ataupun organisasi dengan baik agar tujuan dapat tercapai secara
efektif. Untuk mewujudkannya diperlukan kemampuan dalam mendelegasikan wewenang
kepada setiap organ di perusahaan atau organisasi.
Tentunya dalam
mendelegasikan wewenang dan menyusun SDM di perusahaan ataupun organisasi,
manajer dengan fungsinya sebagai organizing ataupun staffing harus
memahami terlebih dahulu tentang konsep ataupun teori mengenai delegasi,
wewenang, dan penyusunan SDM.
Dalam makalah
ini, penyusun hanya membatasi masalah pada teori atau konsep mengenai wewenang,
delegasi, dan penyusunan SDM atau penyusunan personlia.
1.2 Rumusan
Masalah
- Bagaimana pengertian mengenai wewenang?
- Bagaimana cara seorang manajer dalam mendelegasikan wewenang?
- Bagaimana pangertian mengenai desentralisasi?
- Bagaimana penyusunan SDM atau personalia dalam suatu perusahaan atau
organisasi?
1.3 Tujuan
1. Mengetahui
pengertian mengenai wewenang.
2. Mengetahui
cara seorang manajer dalam mendelegasikan wewenang.
3. Mengetahui
pengertian mengenai desentralisasi.
4. Mengetahui
penyusunan SDM atau personalia dalam suatu perusahaan atau organisasi.
BAB II
PEMBAHASAN
PENGERTIAN WEWENANG,
KEKUASAAN DAN PENGARUH
2.1 Wewenang
Wewenang (authority)
adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu (Hani Handoko,1984:
214). Sebagai contoh, seorang menajer dalam suatu organisasi mempunyai hak
untuk memberikan perintah dan tugas, serta menilai pelaksanaan karyawan di
bawahnya. Wewenang yang dimiliki oleh seorang manajer ini merupakan hasil dari
delegasi atau pelimpahan wewenang dari manajer yang di atasnya.
Terdapat dua
pandangan yang berlawanan mengenai sumber wewenang, yakni teori formal
(pandangan klasik) dan teori penerimaan. Pandangan menurut teori formal
menyebutkan bahwa wewenang adalah dianugerahkan. Wewenang ada karena seseorang
tersebut diberi, dilimpahi atau diwarisi hal tersebut. Pandangan ini menganggap
bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang sangat tinggi dan kemudian
secara hukum diturunkan dari tingkat ke tingkat. Pendangan klasik ini
menelusuri sumber tertinggi dari wewenang ke atas sampai sumber terakhir, di
mana untuk organisasi perusahaan adalah pemilik atau pemegang saham.
Pandanganteoripenerimaan(acceptance
theory of authority)menyanggahteori formal yang menyebutkanbahwawewenangtersebutdianugerahkan.Teoripenerimaanberpendapatbahwawewenangseseorangtimbulhanyabilahalituditerimaolehkelompokatauindividukepadasiapawewenangtersebutdijalankan.Kuncidasarwewenangadapada
yang dipengaruhi(influencee)bukanadapada yang mempengaruhi(influencer).Jadi wewenang ada atau tidak tergantung dari si penerima yang memutuskan
untuk menerima atau tidak.
2.2 Kekuasaan
Kekuasaan (power)
sering diartikan atau dicampuradukkan dengan wewenang. Kekuasaan dan wewenang
berbeda meskipun sering ditemui bersama. Bila wewenang adalah hak untuk
melakukan sesuatu, maka kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan hak
tersebut. Jadi, kekuasaan dapat diartikan kemampuan untuk melakukan sesuatu
atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar
tujuan tercapai.
Menurut Amitai
Etzioni, seorang pemimpin dapat mempengaruhi perilaku adalah hasil dari
kekuasaan posisi (kedudukan atau jabatan) atau kekuasaan pribadi atau kombinasi
dari keduanya.
Kekuasaan posisi
didapat dari wewenang formal suatu organisasi. Besarnya kekuasaan ini
tergantung seberapa besar wewenang didelegasikan kepada individu yang menduduki
posisi tersebut. Kekuasaan posisi akan semakin besar jika atasan mempercayai
individu tersebut.
Kekuasaan pribadi
didapatkan dari para pengikut dan didasarkan atas seberapa besar para pengikut
mengagumi, respek dan merasa terikat pada seorang pemimpin.
Sumber kekuasaan
merupakan sumber di mana kekuasaan tersebut didapatkan. Sumber-sumberkekuasaantersebutantara
lain:
- Kekuasaanbalasjasa(reward power)
Kekuasaaniniberasaldarisejumlahbalasjasapositif
(uang, perlindungan, kesejahteraan, perkembangankarier, dansebagainya) yang
diberikankepadapihakpenerimauntukmelaksanakanperintahataupersyaratanlainnya.
- Kekuasaanpaksaan(coercive power)
Kekuasaan ini
berasal dari perkiraan yang dirasakan orang bahwa hukuman (punishment) akan
diterimanya bila mereka tidak melaksanakan perintah pimpinan.
- Kekuasaansah(legitimate power)
Kekuasaaniniberkembangdarinilai-nilai
intern yang mengemukakanbahwaseorangpemimpinmempunyaihaksahuntukmempengaruhipimpinan.Seseorang mempunyai kewajiban untuk menerima pengaruh tersebut karena
seorang lain ditentukan sebagai pemimpinnya atau manajernya.
- Kekuasaanpengendalianinformasi(control
of information power)
Kekuasaan ini berasal
dari pengetahuan di mana orang lain tidak memilikinya. Cara ni digunakan dengan
pemberian atau penahanan informasi yang dibutuhkan.
- Kekuasaanpanutan(referent power)
Kekuasaan ini
didasarkan atas identifikasi orang-orang dengan seorang pemimpin dan menjadikan
pemimpin itu sebagai panutan atau simbol. Faktor-faktor penting dalam kekuasaan
panutan seperti karisma pribadi, keberanian, simpatik, dll.
- Kekuasaanahli(expert power)
Kekuasaaninimerupakanhasildarikeahlianatauilmupengetahuanseorangpemimpindalambidangnya
di manapemimpintersebutinginmempengaruhi orang lain.
David McClelland
mengemukakan ada dua muka dari kekuasaan, yaitu sisi negatif dan sisi positif.
Sisi negatif mengandung arti bahwa memiiliki kekuasaan berarti menguasai orang
lain yang lebih lemah. Kepemimpinan yang didasarkan atas sisi negatif
memperlakukan orang sebagai “bidak” yang digunakan atau dikorbankan bila perlu.
Di lain pihak,
sisi positif kekuasaan ditandai dengan perhatian pada pencapaian tujuan
kelompok. Manajer yang menggunakan kekuasaan positif mendorong anggota kelompok
untuk mengembangkan kekuatan dan kecakapan yang mereka butuhkan untuk meraih
sukses sebagai perseorangan atau anggota suatu organisasi.
ü Lingkupan Wewenang dan Kekuasaan
Semua anggota
organisasi mempunyai peraturan, kode etik, atau batasan-batasan tertentu pada
wewenangnya masing-masing. Lingkungan wewenang dan kekuasaan manajerial ini
akan semakin luas pada manajemen puncak suatu organisasi dan semakin menyempit
pada tingkatan yang semakain rendah dari rantai komando.
ü Tanggung jawab dan Akuntabilitas
Tanggung jawab (responsibility)
adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seorang bawahan
menerima wewenang manajer untuk mendelegasikan tugas atau fungsi tertentu.
Istilah lain yang sering digunakan adalah akuntabilitas yang berkenaan dengan
kenyataaan bahwa bawahan akan selalu diminta pertanggungjawabannya atas
pemenuhan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Akuntabilitas adalah
faktor di luar individu dan perasaan pribadinya. Pemegang akuntabilitas berarti
bahwa seorang atasan dapat membelakukan hukuman atau balas jasa kepadanya
tergantung bagaimana dia sebagai bawahan.
ü Persamaan Wewenang dan Tanggung Jawab
Salah satu
prinsip organisasi yang penting adalah bahwa individu-individu seharusnya
diberi wewenang untuk melakukan tanggung jawabnya. Sebagai contoh, bila tanggung
jawab seorang manajer mempertahankan kapasitas produksi tertentu, maka dia
harus diberi kebebasan secukupnya untuk membuat keputusan-keputusan yang
mempengaruhi kapasitas produksi.
Wewenang dan
tanggung jawab adalah sama dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, tanggung
jawab seorang manajer hampir selalu lebih besar dari wewenangnya, karena ini
merupakan ciri delegasi.
2.3 Pengaruh
Pengaruh (influence)
adalah suatu interaksi sosial di mana seseorang atau sekelompok dibujuk oleh
seseorang atau kelompok lain untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan
mereka yang mempengaruhi (Hani Handoko, 1984: 218).
Pengaruh
tercermin pada perubahan perilaku atau sikap yang diakibatkan secara langsung
dari tindakan atau keteladanan orang atau kelompok lain. Pemgaruh dapat timbul
karena status jabatan, kekuasaan mengawasi dan menghukum, pemilikan informasi
lebih lengkap, ataupun penguasaan saluran komunikasi yang lebih baik. Proses
pengaruh tergantung pada tiga unsur, yaitu pihak yang mempengaruhi, metode mempengaruhi
dan pihak yang dipengaruhi.
BAB III
3.1WEWENANG LINI, STAF DAN FUNGSIONAL
Ø Wewenang Lini
Wewenang lini (line
authority) adalah wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya
langsung. Ini diwujudkan dalam wewenang perintah dan secara langsung tercermin
sebagai rantai perintah, serta diturunkan ke bawah melalui tingkatan
organisasi.
Ø Wewenang Staf
Wewenang staf
(staff authority) adalah hak yang dimiliki oleh satuan-satuan staf atau
para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi, atau konsultasi kepada
personalia lini. Ini tidak memberikan wewenang kepada anggota staf untuk
memerintah lini mengerjakan kegiatan tertentu.
Ø WewenangStafFungsional
Wewenangstaffungsional(functional
staff authority)adalahhubunganterkuat yang
dapatdimilikistafdengansatuan-satuanlini.Biladilimpahiwewenangfungsionalolehmanajemenpuncak,
seorangstafspesialismempunyaihakuntukmemerintahsatuanlinisesuaikegiatanfungsional
di manahalitumerupakanspesialisasidaristafbersangkutan.Sebagaicontoh,
seorangspesialiskeamananmungkinmempunyaiwewenanguntukmemerintahmanajerlaboratoriumpenelitianuntukmenutuplaboratoriumbila
gas berbahayamencapaitingkattertentu yang membahayakan.
3.2DELEGASI WEWENANG
Delegasiadalahpelimpahanwewenangdantanggungjawab
formal kepada orang lainuntukmelaksanakankegiatantertentu.
Delegasiwewenangadalah proses
dimanaparamanajermengalokasikanwewenangkebawahkepada orang-orang yang melaporkepadanya.
Empat hal yang terjadi
saat delegasi diakukan;
- Pendelagisian
menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.
- Pendelegasian
melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas
- Penerimaan delegasi
menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab.
- Pendelegasi menerima
pertanggungjawaban dari bawahan untuk hasil yang dicapai.
Alasan-alasan
pendelegasian
- Pendelegasian
memungkinkan manajer untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada mereka
menangani sendiri.
- Delegasi dari atasan
kepada bawahan adalah proses yang diperlukan agar organisasi dapat
berfungsi lebih efisien.
- Delegasi
memungkinkan manajer untuk memusatkan tenaganya untuk tugas-tugas
prioritas yang lebih penting.
- Delegasi
memungkinkan bawahan untuk berkembang dan dapat digunakan alat untuk
belajar dari kesalahan.
- Delegasi dibutuhkan
karena manajer tidak selalu mempunyai semua pengetahuan yang dibutuhkan
untuk membuat keputusan dan tidak selalu memahami masalah yang lebih
terperinci. Sehingga dibutuhkan organ yang serendah mungkin untuk
menangani masalah yang makin rinci dimana terdapat cukup kemampuan dan
informasi untuk menyelesaikannya.
Beberapa Pedoman Klasik
yang dapat Dijadikan Dasar untuk Delegasi efektif
- Prinsip saklar
Dalam proses
pendelegasian harus ada garis wewenang yang jelas mengalir setingkat demi
setingkat dari tingkatan paling atas ke tingkatan paling bawah. Garis wewenang
yang jelas akan membuat lebih mudah bagi setiap organ untuk mengetahui kepada
siapa dia dapat mendelegasikan, dari siapa dia akan menerima delegasi, dan
kepada siapa dia harus bertanggung jawab.
Dalam pembuatan
garis wewenang dibutuhkan delegasi penuh, yang berarti bahwa semua tugas
organisasi harus dibagi habis. Supaya di organisasi terhindar dari terjadinya;
- gaps, yaitu tugas yang tidak ada penanggung jawabnya .
- overlaps, tanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada
lebih dari satu orang individu.
- Splits, tanggung jawab atas tugas yang sama diberikan
kepada lebih dari satu satuan organisasi.
Apabila ini
terjadi akan menimbulkan kebalauan wewenang dan akuntabilitas.
- Prinsip kesatuan
perintah
Prinsip ini
menyatakan bahwa setiap bawahan di organisasi seharusnya melapor hanya kepada
seorang atasan. Dengan prinsip ini maka membuat setiap organ yang diberi tugas
akan lebih mudah untuk memberi pertanggungjawaban atas tugasnya.
- Tanggung jawab,
wewenang, dan akuntabilitas
Prinsip ini
menyatakan bahwa;
- Tanggung jawab
untuk tugas-tugas tertentu diberikan ke tingkatan organisasi yang paling
bawah dimana didapatkan cukup kemampuan dan informasi agar tercipta
keefisienan sumber daya organisasi.
- Setiap organ
didalam organisasi harus dilimpahi wewenang agar organisasi dapat lebih
efektif.
- Manajer harus
mempertanggungjawabkan tugas-tugas bawahannya disamping
mempertanggunjawabkan tugasnya sendiri.
Beberapa Alasan Kegagalan
Manajer dalam Mendelegasikan Tugas :
1. Manajer merasa lebih bila mereka tetap mempertahankan hak pembuatan
keputusan.
2. Manajer takut akan resiko kegagalan bawahannya dalam melaksanakan
tugasnya atau manajer kurang percaya akan kemampuan anak buahnya.
3. Manajer merasa bahwa bawahan lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan
keputusan yang luas.
4. Manajer takut bila bawahan menjalankan tugasnya secara efektif sehingga
posisinya sendiri akan terancam.
5. Manajer tidak memiliki kemampuan manajerial untuk menjalankan tugasnya.
Beberapa Alasan Bawahan
Tidak Bersedia Menerima Delegasi
1. Dengan menerima delegasi maka bawahan menerima tanggung jawab dan
akuntabilitas baru. Kadang para bawahan beranggapan lebih mudah menyelesaikan
masalah dengan melimpahkan kepada manajer dari pada ditangani sendiri.
2. Bawahan merasa takut akan kesalahan yang dibuat dalam melaksanakan
delegasi sehingga mereka akan menerima kritik.
3. Kurangnya rasa percaya diri dari para bawahan dan merasa tertekan
apabila dilimpahi wewenang.
Penanggulangan Hambatan Dalam Delegasi
Louis Allen mengemukakan beberapa teknik kusus untuk membantu manajer
melaksanakan delegasi efektif.
1. Tetapkan tujuan
Bawahan diberi maksud dan
tujuan akan pentingnya tugas-tugas yang didelegasikan kepada mereka.
2. Tegaskan tanggung jawab dan wewenang
Bawahan harus diberi
informasi yang jelas tentang apa yang harus mereka pertanggung jawabkan dan
mana saja yang ditempatkan di bawah wewenangnya.
3. Berikan motivasi kepada bawahan
Manajer dapat memberi
dorongan kepada bawahan melalui perhatian akan kebutuhan dan tujuan mereka yang
sensitif.
4. Meminta penyelesaian kerja
Manajer harus meminta
ketuntasan kerja dari para bawahan.
5. Berikan latihan
Manajer perlu mengarahkan
bawahan untuk mengembangkan peaksanaan kerjanya.
6. Adakan Pengawasan yang memadai
Sistim pengawasan
terpercaya seperti laporan mingguan dibuat agar manajer tidak perlu
mneghabiskan dengan waktunya dengan memeriksa pekerjaan bawahan terus menerus.
3.3SENTRALISASI VERSUS
DESENTRALISASI
Desentralisasi
adalah konsep yang lebih luas dan berhubungan dengan seberapa jauh manajemen
puncak mendelegasikan wewenang ke bawah ke divisi-divisi , cabang-cabang atau
satuan-satuan organisasi tingkat lebih bawah lainnya.
Sentralisasi adalah
pemusatan kekuasaan dan wewenang pada tingkatan atas suatu organisasi.
Keuntungan-keuntungan
desentralisasi adalah sama dengan keuntungan-keuntungan delegasi, yaitu
mengurangi beban manajer puncak, memperbaiki pembuatan keputusan karena dilakukan
dekat dengan permasalahan, meningkatkan latihan, moral dan inisiatif menejemen
bawah, dan membuat lebih fleksibel dan lebih cepat dalam pembuatan keputusan.
Faktor-faktor yang
mempengaruhi derajat desentralisasi
1. Filsafat manajemen. Banyak manajer puncak yang menginginkan pengawasan
pusat yang kuat sehingga mempengaruhi kesediaan manajemen untuk mendelegasikan
wewenangnya.
2. Ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi. Organisasi tidak mungkin
efisien bila semua wewenang pembuatan keputusan ada pada satu atau beberapa
manajer pusat saja.Suatu organisasi yang tumbuh besar akan cenderung
meningkatkan desentralisasi.
3. Strategi dan lingkungan organisasi. Strategi organisasi akan
mempengaruhi tipe pasar, lingkungan teknologi, dan persaingan yang harus dihadapinya.
4. Penyebaran geografis organisasi. Semakin menyebarnya satuan-satuan
organisasi secara geografis , organisasi akan cenderung melakukan
desentralisasi karena pembuatan keputusan akan sesuai dengan kondisi lokal
masing-masing.
5. Tersedianya peralatan pengawasan yang efektif. Organisasi yang
kekurangan peralatan efektif untuk pengawasan akan cenderung melakukan
sentralisasi jika manajemen tidak dapat memonitor bawahannya dengan mudah.
6. Kualitas manajer. Desentralisasi memerlukan banyak manajer yang
berkualitas karena mereka harus mambuat keputusan sendiri.
7. Keaneka-ragaman produk dan jasa. Makin beranekaragam produk yang
ditawarkan, organisasi cenderung melakukan desentralisasi, dan semakin tidak
beranekaragam lebih cenderung melekukan sentralisasi.
8. Karakteristik-karakteristik organisasi lainnya, seperti biaya dan resiko
yang berhubungan dengan pembuatan keputusan, sejarah pertumbuhan organisasi,
kemampuan manajemen bawah, dan sebagainya.
contoh kumpulan kkp makalah pendahuluan penelitian mahasiswa tentang teknik informatika komputer doc
contoh kumpulan kkp makalah pendahuluan penelitian mahasiswa tentang teknik informatika komputer doc
PENUTUP
Kesimpulan
- Wewenang (authority) adalah hak untuk
melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Dalam sebuah perusahaan
atau organisasi tentu ada wewenang yang dimiliki oleh pemimpin atau
manajer. Mereka mempunyai wewenang untuk mengatur dan menata bawahannya
agar tujuan perusahaan atau organisasi tercapai.
- Proses pelimpahan tugas atau wewenang dari atasan
kepada bawahan disebut delegasi. Seorang manajer atau pemimpin yang pandai
mendelegasikan wewenang atau tugasnya kepada organ di bawahnya maka ia
adalah manajer atau yang baik dan memudahkan perusahaan atau organisasi
dalam mencapai tujuannya.
- Desentralisasi adalah penyebaran atau pelimpahan
secara meluas kekuasaan dan pembuatan keputusan ke tingkatan organisasi
yang lebih rendah agar permasalahan yang paling kecil hingga paling besar
di dalam perusahaan atau organisasi dapat diselesaikan.
- Penyusunan personalia (staffing process)
dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus menerus
untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi dalam orang-orang
yang tepat dalam posisi yang tepat dan waktu yang tepat.
No comments:
Post a Comment